//
Tugas Analisis (SIMP-1)

Sejarah singkat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional

Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Seminar berpendapat bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia. Namun pada waktu itu baik dokumentasi maupun perpustakaan hukum di Indonesia masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu seminar merekomendasi kan : “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977) dan di Pontianak (tahun 1977). Agenda pokok dalam setiap lokakarya tersebut membahas kearah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan tahun 1974 dimaksud.

Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Dalam sebuah lokakarya di Jakarta tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional disepakatisebagai Pusat Jaringan berskala nasional dan sementara itu Biro-biro hukum Departemen, LPND, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi sebutan Lembaga Tertinggi), Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan UU 22/1999 kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU 32/2004 menjadi Pemerintah Provinsi, ) menjadi Anggota-nya.

Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang merasa telah siap mulai melakukan gerakan maju, struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan diwujudkan, koleksi peraturan mulai dikumpulkan, sumber daya manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi, pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud diperjuangkan.

Para pakar dokumentasi dan informasi hukum kemudian meletakan landasan kerja untuk pelaksanaan dan pengelolaan JDIH meliputi aspek :

• Organisasi dan Metoda : tersedianya unit organisasi atau unit kerja yang mewadahi secara khusus tugas dan fungsi dokumentasi dan informasi hukum dengan berpedoman pada modul-modul kerja yang sudah dibaku-seragamkan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan JDIH

• Personalia dan Diklat : tersedianya personil yang menangani secara khusus kegiatan JDIH dan mengikuti bimbingan teknis pengelolaan JDIH secara manual maupun otomasi.

• Koleksi dan Teknis : memiliki koleksi bahan dokumentasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan non-peraturan yang telah diolah menggunakan sistem temu kembali guna menyajikan layanan informasi hukum. Semakin lengkap koleksi yang dimiliki, semakin besar peluang untuk memberikan layanan informasi hukum yang diperlukan oleh publik, aparatur negara, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya.

• Sarana dan Prasarana : tersediannya ruangan yang memadai untuk ruang baca, ruang kerja dan ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan prasarana yang cukup berupa furniture, mesin foto copy, telepon, faximili, komputer dll.

• Mekanisme dan Otomasi : terciptanya tata kerja dan alur kerja yang tertib dalam setiap jenis kegiatan dan melakukan otomasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi

Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Nomor 91 tahun 1999

Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berjalan lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan (baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI tahun 1999 No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Keputusan Presiden inilah yang kemudian merupakan landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut keanggotan JDIH ditambah meliputi seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah :

“ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“

Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Presiden tersebut adalah :

• sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;

• untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;

• untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perun dang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;

• untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Memperhatikan definisi dan fungsi JDIH yang terurai dalam Keputusan Presiden tersebut maka cita-cita kondisi JDIH yang hendak dicapai diartikan sebagai kondisi yang dapat memberikan akses publik layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat untuk berbagai kalangan.

sumber: LINK

Instruksi kerja: 

  1. Baca dan pahami artikel diatas;
  2. Berikan opini atau pandangan saudara terkait dengan sejarah JDIH dan perkembangan sekarang ini, yang ditandai dengan semakin berkembangnya sistem informasi JDIH berbasis website. 
  3. Jelajahi dan kumpulkan link website JDIH dari kategori pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. embed link URL masing-masing pemda tersebut pada laman komentar anda di web ini,  berdasarkan pembagian no urut absen: 1-10 (regional Sumatera), 11-20 (regional Jawa-Bali-Nustra), 21-30 (regional Kalimantan), 31-40 (regional Sulawesi-Maluku), dan 41 dst (Papua). Dapat dilakukan dengan kolaborasi (kerjasama) satu 1 tim dalam 1 regional yang sama. 
  4. Opini minimal 2 paragraph dan 1 paragrap daftar link url (aktif) contoh: No.absen 18 (Regional Jabalnusra-JDIH Jawa Timur): http://jdih.surabaya.go.id/http://jdih.blitarkota.go.id/ , dst..
  5. Cantumkan Nama, NIM, Kelompok Regional, dan Kelas (Prodi/Smt/MataKul/2014) pada laman komentar. 
  6. Paling lambat 31 Maret 2014 pukul 00.00

Discussion

50 thoughts on “Tugas Analisis (SIMP-1)

  1. Sejak 1974 dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya telah memberikan kesadaran bagi sekelompok orang untuk membuat sistem layanan informasi berbasis website, agar si pengguna lebih mudah mencari informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik bagi pelajar, kalangan masyarakat maupun suatu organisasi, adanya tanggapan/respon dari pemerintah merupakan langkah awal dalam organisasi ini untuk terus memberikan informasi yang kita butuhkan.
    Seiringnya perkembangan zaman telah membuktikan sekaligus memberikan hasil pelayanan yang lebih baik lagi kepada si pengguna, ini merupakan kebanggaan sekaligus kepuasan bagi pegguna layanan ini, tentu juga hal ini melibatkan sekaligus mengikutsertakan kalangan masyarakat dalam mendukung layanan ini karena akan memberikan intensitas mengenai tingkat kesadaran akan pentingnya informasi yang ditampilkan. Semenjak tahun 1975 sampai saat ini tidak mudah mempertahankan apa yang telah dicapai namun faktanya kita masih bisa mengakses sekaligus menikmati layanan informasi yang kita butuhkan salah satunya Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) ini. Tujuan pembuatan JDIH ini tidak hanya menampilkan informasi biasa, tetapi merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia.

    No Absen: 6
    APOLONIUS NYANGKO, E42011072, Regional Sumatera, Kelas B Nindya (PRODI-IP/06/SIMPEM/2014)

    Posted by nyangko72 | May 5, 2014, 2:35 am
  2. Sejak 1974 dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya telah memberikan kesadaran bagi sekelompok orang untuk membuat sistem layanan informasi berbasis website, agar si pengguna lebih mudah mencari informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik bagi pelajar, kalangan masyarakat maupun suatu organisasi, adanya tanggapan/respon dari pemerintah merupakan langkah awal dalam organisasi ini untuk terus memberikan informasi yang kita butuhkan.
    Seiringnya perkembangan zaman telah membuktikan sekaligus memberikan hasil pelayanan yang lebih baik lagi kepada si pengguna, ini merupakan kebanggaan sekaligus kepuasan bagi pegguna layanan ini, tentu juga hal ini melibatkan sekaligus mengikutsertakan kalangan masyarakat dalam mendukung layanan ini karena akan memberikan intensitas mengenai tingkat kesadaran akan pentingnya informasi yang ditampilkan. Semenjak tahun 1975 sampai saat ini tidak mudah mempertahankan apa yang telah dicapai namun faktanya kita masih bisa mengakses sekaligus menikmati layanan informasi yang kita butuhkan salah satunya Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) ini. Tujuan pembuatan JDIH ini tidak hanya menampilkan informasi biasa, tetapi merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia.

    No Absen: 6
    APOLONIUS NYANGKO, E42011072, Regional Sulawesi, Kelas B Nindya (PRODI-IP/06/SIMPEM/2014)

    Posted by nyangko72 | May 5, 2014, 2:20 am
  3. Pada tahun 1974 keberadaan JDIH dapat dikatakan masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian. Akantetapi sejak dilaksanakannya seminar rekomendasi mengenai perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi.
    Berdasarkan sejarah perkembangannya JDIH, proses pembentukan JDIH hingga kini melalui berbagai proses yang tidak mudah. Sistem ini tidak hanya harus dimamfaatkan dalam kegiatan pemerintahan dan hukum saja, akantetapi dapat dimamfaatkan dalam akses pelayanan publik sebagai pusat informasi yang cepat, tepat dan akurat.
    No. Absen 33
    http://jdih.depnakertrans.go.id/media.php?module=semuaperaturanSULUT
    http://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&id=36
    OGGI APRILLIA, E42011085, Regional Sulawesi, Kelas B Nindya (PRODI-IP/06/SIMPEM/2014)

    Posted by Oggi Aprillia | April 21, 2014, 7:58 am
  4. Bermula dari sebuah pemikiran akan pentingnya keberadaan JDIH, seminar dan lokakarya-lokakarya yang membehas tentang hal tersebutpun dilakukan. JDIHpun dilaksanakan di instansi-instansi pemerintahan namun hanya berupa kesepakatan dan belum ada landasan hukumnya. Setelah dirasa bahwa JDIH memiliki manfaat yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini, JDIH ini pun telah berjalan lebih dari 20 tahun, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum JDIH.
    Terkait dengan sejarah JDIH dan perkembangan yang ditandai dengan semakin berkembangnya sistem informasi JDIH berbasis website, saya merasa bahwa JDIH semakin mengarah pada keberhasilan dan kesuksesan. Di era modern ini, tekhnologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat, tentu saja hal ini berpengaruh terhadap sistem informasi JDIH saat ini. JDIH telah berkontribusi terhadap layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat untuk berbagai kalangan.

    No.absen 39 (regional sulawesi-maluku) : http://jdihpalopo.blogspot.com
    RIRIN RIANTY, E42011029, Regional Sulawesi-Maluku, kelas Nindya B. (Prodi IP/06/SIMPEM/2014)

    Posted by rennyarianti | April 15, 2014, 8:35 am
  5. Menurut Pendapat saya,Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) awalnya hanya kesepakatan saja,namun lama kelamaan JDIH sangat diperlukan dalam suatu Instansi dan kalangan Masyarakat yang dapat membantu penyediaan sarana pembangunan hukum,meningkatkan dan penyebarluasan serta peningkatan pemahaman,pengetahuan masyarakat dan untuk memudahkan pencarian penelusuran peraturan perundang-undangan,oleh karena itu hal ini dianggap penting sehingga diberikan landasan hukum.
    Samapai Sekarang JDIH semakin menyebar dan banyak digunakan oleh setiap instansi dan kalangan Masyarakat karena dianggap mudah,cepat,akurat dan efektif.

    No.absen 32 (regional Sulawesi selatan,barat-Maluku) :http://mitradesain.com/bl_portfolio/jdih-luwu-utara, http://www.jdih.polmankab.go.id/produk-undang.html
    Nuriwati, E42011068, (regional Sulawesi-Maluku),kelas Nindya B, (IP/6/SIMPEM/2014)

    Posted by rennyarianti | April 15, 2014, 5:17 am
  6. JDIH merupakan singkatan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ini menjelaskan bahwa perlunya kebijakan nasional untuk mengatur penyusunan sistem informasi dokumentasi karena dokumentasi pada saat belum ada landasan hukum yang mengikat menyebabkan lemah nya sistem jaringan serta sulitnya memberikan layanan secara cepat.
    Menurut saya dari artikel di atas yang menjelaskan tentang bagaimana suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ini sangat diperlukan untuk sarana dan prasarana pembangunan hukum dan mempermudahkan pencarian dokumentasi lainnya, dan apabila dikaitkan dengan sejarah JDIH sekarang ini dengan adanya peraturan yang mengatur JDIH bahwa sebelum adanya keppres yang mengatur JDIH tersebut kegiatan jaringan dokumentasi hukum hanya dilakukan dan disepakati atas kesepakatan belaka dan belum ada landasan hukum yang mengikat ini menyebabkan kurangnya akses layanan publik yang prima, apabila dibanding dengan dikeluarkannya Keppres yang mengatur JDIH tersebut tampak sangat cepat berkembangnya suatu jaringan dokumentasi di Era sekarang ini serta adanya kejelasan fungsi-fungsi dari JDIH tersebut.
    Dengan adanya kegiatan jaringan dokumentasi hukum nasional dengan dikeluarkannya keppres tersebut mudahnya juga akses layanan yang prima, dan maksimal sebagaimana pasal 1 Keppres No 91 tahun 1999 adalah “suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib,terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat” .
    No. Absen 25 ( Regional Kalimantan ): http://jdih.kalbarprov.go.id/http://jdih.pontianakkota.go.id/index.php/8-berita,
    Maria lolita loviani, E42011078,Regional kalimantan, kelas B Nindya (PRODI IP /06/SIMPEM/2014)

    Posted by rennyarianti | April 15, 2014, 4:49 am
  7. Menurut pendapat saya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional di Indonesia semakin berkembang, di mana dapat di lihat bahwa awalnya JDIH hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya, namun untuk sekarang ini JDIH sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai daerah dan instansi untuk kepentingan bersama dan sudah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membangun website sebagai sarana penyebarluasa peraturan perundang-undangan maupun bahan dokumen hukum lainnya dengan memasukkan data secara lengkap dan up to date ke dalam Website.
    Dalam upaya mempercepat tersedianya akses informasi hukum yang efektif melalui JDIHN untuk meningkatkan kuantitas/kualitas hasil pembangunan hukum nasional dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum bagi masyarakat sebagai perwujudan dari ketatapemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan.

    No. absen 35 (regional sulawesi -maluku):http://www.jdih.polmankab.go.id/

    RENNY ARIANTI, E42011092, Regional Sulawesi-Maluku,Kelas B Nindya (Prodi IP/6/SIMPEM/2014)

    Posted by rennyarianti | April 15, 2014, 4:43 am
  8. JDIH yang merupakan singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pemikiran tentang JDIH pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974, bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia. Pada saat itu di Indonesia keadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian.Namun setelah lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI tahun 1999 No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik.
    Dalam pasal 2 keputusan presiden tersebut terdapat 2 fungsi JDIH, yaitu :
    • sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum.
    • untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum.
    • untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya.
    • untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
    Dengan adanya landasan hukum tersebut membuktikan bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut diakui dan terdapat kepastian hukum yang jelas.Dilihat dari fungsinya, JDIH diharapkan dapat memberikan pelayanan publik tentang informasi hukum yang cepat, mudah, lengkap, dan akurat.
    Adanya landasan dan fungsi yang jelas ini membuktikan bahwa penyediaan layanan dalam pelaksanaan dan pemberian informasi hukum dan kepastian hukum mengalami kemajuan kearah yang lebih baik.

    No.absen 40 (regional sulawesi-Maluku) : http://jdih.malukuprov.go.id/
    RISKA WIDYA LISMANA, E42011012, Regional Sulawesi-Maluku, kelas Nindya B (Prodi IP/06/SIMPEM/2014).

    Posted by riskawidyalismana | April 15, 2014, 4:31 am
  9. NAMA : RENNY ARIANTI
    NIM : E42011092
    NO ABSEN : 35
    KELAS : B NINDYA
    PRODI / SEMESTER : ILMU PEMERINTAHAN / VI
    MATA KULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
    KELOMPOK REGIONAL :(SULAWESI -MALUKU)

     Menurut pendapat saya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional di Indonesia semakin berkembang, di mana dapat di lihat bahwa awalnya JDIH  hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya, namun untuk sekarang ini JDIH sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai daerah dan instansi untuk kepentingan bersama dan sudah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membangun website sebagai sarana penyebarluasa peraturan perundang-undangan maupun bahan dokumen hukum lainnya dengan memasukkan data secara lengkap dan up to date ke dalam Website.
    Dalam upaya mempercepat tersedianya akses informasi hukum yang efektif melalui JDIHN untuk meningkatkan kuantitas/kualitas hasil pembangunan hukum nasional dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum bagi masyarakat sebagai perwujudan dari ketatapemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, sehingga  masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan.
    Sesuai dengan kelompok regional yang saya peroleh yaitu Sulawesi -Maluku maka saya memasukan  http://jdih.polmankab.go.id/  yaitu Kabupaten Polewali Mandar dengan ibu kota Polewali,Provinsi Sulawesi Barat. Dan  http://jdih.rejanglebongkab.go.id/  yaitu Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi tengah.
    

    Posted by rennyarianti | April 15, 2014, 3:54 am
  10. Dalam sejarahnya JDIH pada waktu itu baik dokumentasi maupun perpustakaan hukum di Indonesia masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian.
    Sehingga ada sebuah rekomendasi dalam sebuah seminar yang peduli akan hal ini.
    Lambat laun semua berubah dan semakin ada nya perubahan dari yang kurang diperhatikan akan semakin di perhatikan. Para pakar dokumentasi dan informasi hukum kemudian meletakan landasan kerja untuk pelaksanaan dan pengelolaan JDIH meliputi aspek :
    • Organisasi dan Metoda
    • Personalia dan Diklat
    • Koleksi dan Teknis
    • Sarana dan Prasarana
    • Mekanisme dan Otomasi
    Atas upaya kerja keras dari berbagai instansi pemerintahan untuk memperbaiki JDIH secara baik kemudian Presiden mengeluarkan sebuah aturan yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah
    “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“
    Dan saat ini definisi dan fungsi JDIH semaikin jelas dan terarah, apa yang diinginkan akan segera tercapai agar dapat memberikan pelayanan publik informasi hukum secara jelas, mudah, cepat dan akurat.

    No.absen 48 (Papua) http://www.papua.go.id/
    http://www.yarmikab.go.id/
    http://www.sarmikab.go.id//
    http://www.deiyaikab.go.id/
    YULENTA BAYANGSARI UTAMI, E42011060, Papua, Kelas Nindya B (Prodi IP/06/SIMPEM/2014)

    Posted by Yulenta Utami | April 15, 2014, 2:50 am

Balas disini

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: